Pendidikan

Contoh Kasus Korupsi Kolusi Nepotisme pada Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Penyelewengan kekuasaan pada masa Orde Baru antara lain terjadinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), pemilu 1997, dan krisis ekonomi dan moneter tahun 1998.

Halo, Sobat Nomortogelhariini! Untuk mengawali tulisan ini, gue mau nanya dulu deh, ada berapa periode perkembangan demokrasi di Indonesia? Yap, ada 4 periode demokrasi sampai saat ini, yaitu Demokrasi Liberal-Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan Demokrasi Pancasila era Reformasi.

Nah, Demokrasi Pancasila dimulai pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu era Orde Baru. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru memang kedengarannya bagus banget ya, guys. Tapi, jangan salah. Pada masa ini justru banyak sekali penyelewengan kekuasaan. Jadi, Pancasila ini ibarat tameng untuk menutupi tindakan-tindakan pemerintah yang salah. Lho, kok bisa? Bisa dong, langsung aja deh kita bahas, yuk!

Menonton: Contoh Kasus Korupsi Kolusi Nepotisme pada Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Sekilas tentang Masa Orde Baru

Perubahan demokrasi dari terpimpin menjadi Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila ditekankan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan demokrasi. Hal itu diwujudkan oleh pelaksanaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Apa Itu KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)?

Kita bedah istilah KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dengan menggunakan analogi supaya lebih mudah ya. Untuk korupsi, elo juga pasti tau lah ya, korupsi merupakan tindakan penyelewengan uang kelompok demi kepentingan pribadi. Istilah kasarnya mencuri. Contohnya gini, elo mau bikin acara sekolah dengan biaya 10 juta. Tapi, elo tambah anggaran menjadi 11 juta, alasannya untuk penyewaan tenda, kursi, dan lain-lain yang padahal itu nggak ada di acara. Terus uangnya elo kemanain? Masuk deh kantong pribadi. Itu termasuk tindakan korupsi, sekalipun uang yang diambil hanya sedikit.

belajar materi pelajaran sejarah di zenius

Pemilu 1997

Salah satu tindakan penyelewengan kekuasaan masa Orde Baru adalah fusi parpol. Awal kemunculan pemilu di Indonesia tahun 1955, ada lebih dari 30 partai yang ikut serta dalam pemilu pertama ini. Kemudian, pada tahun 1973, Soeharto melebur partai-partai politik tersebut menjadi 3 partai besar, yaitu:

  1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)
  2. PDI (Partai Demokrasi Indonesia)
  3. Golkar (Golongan Karya)

Ketiga partai besar tersebut mencakup golongan-golongan tertentu. PPP mencakup kekuatan Islam, PDI mencakup kekuatan nasionalis dan Kristen, Golkar mencakup golongan khusus seperti pengusaha.

Lho, kenapa Soeharto pada era Orde Baru menggabung partai politik menjadi 3? Hal ini dilatarbelakangi oleh kekacauan politik pada era Demokrasi Liberal (pemerintahan Soekarno), ketika antar partai saling menjatuhkan satu sama lain di parlemen.

Dengan alasan tersebut, masyarakat nggak boleh bikin partai baru di luar ketiga partai besar (PPP, PDI, dan Golkar). Padahal, yang namanya demokrasi harusnya boleh-boleh aja dong masyarakat bikin partai baru. Bukan malah mencederai demokrasi. Lalu, di antara ketiga partai besar tersebut, yang selalu menang ya Golkar lagi, Golkar lagi.

Lho, emang kenapa, bukannya nggak masalah ya orang dia yang menang? Eitss … ada penyelewengan di sini, guys. Coba aja elo pikirkan, selama 6 kali berturut-turut—1971, 1972, 1982, 1987, 1992, dan 1997—Golkar selalu menang dan Soeharto yang terus memimpin. Padahal pada masa itu partainya ada 3, kok bisa Golkar terus yang menang?

Nah, kemenangan Golkar pada pemilu 1997 mempunyai arti bahwa selama masa Orde Baru, pemilu dianggap curang. Balik lagi ke pertanyaan kenapa kok bisa gitu? Penasaran? Yuk, langsung aja cari tau jawabannya di video belajar Nomortogelhariini di sini.

Baca Juga: Mengenal Pemilu di Indonesia

Contoh Kasus Korupsi Kolusi Nepotisme di Indonesia

Contoh kasus KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di Indonesia bisa kita ambil dari Keluarga Cendana atau keluarganya Soeharto. Udah jadi rahasia umum kalau Keluarga Cendana melakukan tindak KKN pada masa itu.

Selain Keluarga Cendana, ada lagi nih kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Ini merupakan program pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank lain di Indonesia yang mengalami masalah likuiditas saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter 1998.

Sayangnya, program ini sangat merugikan Indonesia, guys. Normalnya, bank yang udah mengembalikan bantuan kepada Bank Indonesia akan mendapatkan SKL (Surat Keterangan Lunas). Tapi, ternyata SKL itu diberikan sebelum bank peminjam melunasi utangnya. Menurut keterangan KPK, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp3,7 triliun.

Kita lari ke kasus yang agak baru, yaitu kasus E-KTP. Kasus ini cukup fenomenal ya, karena menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Ia telah melakukan tindak korupsi bersama-sama—yang artinya juga melakukan kolusi dong—proyek E-KTP tahun anggaran 2011-2013 sebesar US$7,3 juta dan telah menerima satu jam tangan merek Richard Mille dengan harga US$135 ribu.

Contoh Soal tentang Korupsi Kolusi Nepotisme

Gimana, udah paham kan dengan materi di atas? Supaya pemahaman elo makin oke, gue punya beberapa contoh soal dan pembahasannya mengenai praktik dan contoh korupsi kolusi nepotisme untuk dijadikan referensi.

Contoh Soal 1

Zeno akan mengkoordinir perjalanan ke Kebun Raya Ragunan. Harga satu tiket masuk adalah Rp7.500. Akan tetapi, Zeno memberitahukan kepada teman-temannya bahwa harga satu tiket masuknya adalah Rp10.000. Tindakan Zeno termasuk dalam tindakan ….

a. Kolusi

b. Korupsi

c. Nepotisme

d. Radikalisme

e. Skeptisisme

Jawab: Dari kasus Zeno di atas, ada tindakan menyelewengkan uang kelompok untuk kepentingan pribadi. Sehingga, tindakan Zeno termasuk dalam tindakan korupsi.

Contoh Soal 2

KPK didirikan pada masa pemerintahan Megawati, yakni pada tahun 2002. Dasar hukum berdirinya KPK diatur oleh ….

a. UUD 1945

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

c. PP No. 10 Tahun 2002

d. Keputusan Presiden No. 40/P Tahun 2002

e. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2002

Jawab: b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pembahasan: Dasar hukum berdirinya KPK diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.

*****

Gimana nih, sampai sini udah paham kan tentang pengertian, kegunaan, sifat, dan contoh KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme)? Buat yang lebih menyukai belajar dengan nonton video, elo bisa mengakses materi ini di video belajar Nomortogelhariini menggunakan akun yang sudah didaftarkan di website dan aplikasi Nomortogelhariini sebelumnya, ya!

Baca Juga: Paham Komunisme itu Gimana sih?

Referensi:

Kasus E-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara — Tempo (2018).

Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia — Fakultas Hukum UMSU (2022).

Diposting oleh: nomortogelhariini.net

Kategori: Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!